BARISTAND INDUSTRI SAMARINDA

BALAI RISET & STANDARDISASI INDUSTRI SAMARINDA

EVENT BULAN INI : 01/06/2018   Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila

Whistle Blowing System

Pelaporan pelanggaran (Whistle Blowing System) adalah pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan yang dilakukan oleh pejabat/pegawai kepada pimpinan atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut.

Pelapor pelanggaran atau biasa disebut whistleblower adalah pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian yang melaporkan pelanggaran berupa perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, kode etik, kebijakan dan tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang terjadi di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Hal tersebut diatas diatur melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20/M-IND/PER/2/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran di Lingkungan Kementerian Perindustrian.


Gratifikasi

Pengertian mengenai gratifikasi dapat dilihat pada Penjelasan Pasal 12 B Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001, yaitu : "Yang dimaksud dengan "gratifikasi" dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjawalan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik."

Tidak semua gratifikasi itu bertentangan dengan hukum, melainkan hanya gratifikasi yang memenuhi kriteria pada pasal 12 B, yaitu: "Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut...". Namun demikian, ketentuan tersebut tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK atau Unit Pengelola Gratifikasi Kementerian Perindustrian selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

Salah satu kebiasaan yang berlaku umum di masyarakat adalah pemberian tanda terima kasih atas jasa yang telah diberikan oleh petugas, baik dalam bentuk barang atau bahkan uang. Hal ini dapat menjadi suatu kebiasaan yang bersifat negatif dan dapat mengarah menjadi potensi perbuatan korupsi di kemudian hari. Potensi korupsi inilah yang berusaha dicegah oleh peraturan UU.

Oleh karena itu, berapapun nilai gratifikasi yang anda terima, bila pemberian itu patut diduga berkaitan dengan jabatan/kewenangan yang dimiliki, maka sebaiknya segera dilaporkan ke Unit Pengelola Gratifikasi Kementerian Perindustrian untuk dianalisa lebih lanjut.

 

Waktu Layanan Publik

Bulan Ramadhan 1439H:
  • Hari Senin - Kamis : 08.00 - 14.00 WITA
    Istirahat : 11.30 - 12.00 WITA
  • Hari Jumat : 08.00 - 14.30 WITA
    Istirahat : 12.00 - 13.00 WITA

Agenda Tahunan

Agenda

June 2018
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Latest Articles

Kerangka Acuan Kerja (KAK) Lama
11 Jun 2018 01:46 - AdministratorKerangka Acuan Kerja (KAK) Lama

No.KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)DOWNLOAD 1.a KAK/TOR PER KELUARAN KEGIATAN
HASIL KAJIAN/PENELITIAN PENGUASAAN TEKNOLOGI INDUSTRI 1.b. RAB HASIL KAJIAN/PENELITIAN PENGUA [ ... ]

More...
Kerangka Acuan Kerja Tahun Anggaran 2018
07 Jun 2018 05:42 - AdministratorKerangka Acuan Kerja Tahun Anggaran 2018

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) TAHUN ANGGARAN 2018DOWNLOAD 3986.002 - KAK Pengembangan & Pemanfaatan Teknologi Industri 3986.003 - KAK Layanan Jasa Teknis 3986 [ ... ]

More...
Baristand Industri Samarinda Raih Predikat Wilayah...
18 Dec 2017 04:21 - AdministratorBaristand Industri Samarinda Raih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi Tahun 2017

Menteri PANRB bersama Wakil Ketua KPK memberikan plakat penghargaan kepada Kepala Baristand Samarinda Akhir tahun 2017 kali ini ditutup dengan manis setelah Baristand Industri Sam [ ... ]

More...